Purbalingga - Rutan Purbalingga berpartisipasi aktif dalam Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) untuk periode B09, sekaligus persiapan pemenuhan RKT RB periode B12 Tahun 2024. Kegiatan evaluasi ini berlangsung di Aula Basudewa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Selasa, (05/11/2024).
Acara dimulai dengan penuh khidmat, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta Mars Kemenkumham sebagai bentuk penghormatan. Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana, menyampaikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan Evaluasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi, memberikan gambaran capaian dan tantangan dalam implementasi reformasi birokrasi di Jawa Tengah.
Acara ini resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap Kanwil Jawa Tengah yang terpilih sebagai sampling oleh Inspektorat Jenderal berkat prestasi yang diraih.
Beliau menyoroti bahwa Kanwil Jawa Tengah unggul dalam kecepatan dan kelengkapan pengunggahan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras kita semua. Namun, kita tidak boleh berpuas diri, " ungkap Tejo.
Ia menekankan agar seluruh UPT terus meningkatkan pelayanan publik dan mengutamakan kepuasan masyarakat. Beliau berpesan, "Jajaran UPT wajib meningkatkan kinerja dan komitmen dalam menciptakan pelayanan publik yang prima, mewujudkan zona integritas yang bebas dari korupsi, dan mengedepankan tata pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel."
Harry Lesmana Perwakilan dari Inspektorat Jenderal yang hadir dalam acara tersebut juga memberikan pesan penting kepada seluruh peserta.
Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap unit, terutama dalam meningkatkan standar kualitas pelayanan publik.
Baca juga:
Doa Bersama Kemenkumham Jelang KTT G20 Bali
|
“Kualitas pelayanan harus terus dijaga dan ditingkatkan. Data dukung yang diunggah harus akurat dan terpercaya sebagai dasar penilaian keberhasilan reformasi birokrasi. Jangan pernah kompromi terhadap akuntabilitas dan transparansi, ” ujarnya.
Inspektorat Jenderal juga mengingatkan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya sekedar pemenuhan administrasi, tetapi lebih kepada tanggung jawab bersama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas
Rutan Purbalingga, diwakili oleh Yowan sebagai Kepala Sub Pengelolaan sekaligus Ketua Zona Integritas, berperan aktif dalam kegiatan ini.
Partisipasi tersebut menunjukkan komitmen Rutan Purbalingga dalam mendukung reformasi birokrasi dan memperkuat tata kelola serta integritas pelayanan publik.
Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Jawa Tengah, sebagai langkah kolektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas implementasi reformasi birokrasi.
Dengan adanya kegiatan evaluasi ini, Rutan Purbalingga dan UPT lainnya diharapkan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan yang profesional dan transparan, sesuai dengan arahan untuk mewujudkan zona integritas serta menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Baca juga:
Lagi, 14 Isu Krusial RKUHP di Sosialisasikan
|